Syarat Karis (Kartu Istri) / Karsu (Karsu Suami):

1.Mengisi Blanko Perkawinan pertama (download disini)
2. Fotocopy Surat Nikah (dilegalisir)
 Islam = KUA
 Kristen/Katholik/Hindhu/Budha = Kantor Catatan Sipil
3.Fotocopy SK CPNS
4.Fotocopy SK PNS dan SK Terakhir
5.Karis  : Foto Istri 2×3 = 3 lembar dan 3×4 = 3 lembar (latar merah)
6.Karsu : Foto Suami 2×3 = 3 lembar dan 3×4 = 3 lembar (latar merah)
7.Semua dalam rangkap 3 (tiga)

Persyaratan Karpeg (Kartu Pegawai)

1.Fotocopy SK CPNS
2. Fotocopy SK PNS dan SK Terakhir
3.Pas Foto Ukuran 2×3 = 3 Lembar (Latar Merah)
4.Pas Foto Ukuran 3×4 = 3 Lembar (Latar Merah)
5.Fotocopy STTPL Prajabatan
6.Surat Kehilangan dari Kepolisian (apabila Karpeg Hilang)

Persyaratan Mengajukan Izin Perceraian

1Surat Permohonan Izin Perceraian dari PNS yang mengajukan perceraian 1 (satu);
2Fotocopy akta nikah/buku nikah 1 (satu) Lembar;
3Fotocopy akta kelahiran anak pertama, kedua, dst 1 (satu lembar);
4Fotocopy KTP PNS yang mengajukan izin cerai 1 (satu) lembar;
5Surat pernyataan PNS yang bersangkutan bahwa benar-benar akan bercerai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati & ditandatangani di atas materai Rp. 6000,00;
6Surat pernyataan 2 (dua) orang saksi dewasa yang melihat perzinahan/mengetahui salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
7Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah apabila salah satu pihak menjadi pemabuk / Visum et Repertumapabila terjadi penganiyaan tindakan kekerasan;
8Surat Keterangan dari kepolisian apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
9Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung apabilan salah satu pihak melakukan tindak pidana;
10Surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat yang menyatakan tentang dasar masalah usulah perceraian, seperti adanya perselisihan/pertengkaran yang terus-menerus dan / atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain minimal 2 (dua) tahun;
11Surat keterangan dari Pimpinan langsung yang menerangkan bahwa PNS tersebut akan melakukan perceraian beserta alasan-alasan yang dikemukakan;
12Surat rekomendasi Izin perceraian dari Dinas atau Instansi induk tempat tugas PNS tersebut yang menerangkan kronologis latar belakang perceraian, upaya mediasi dan penyelesaian;
13Mengisi Blanko Permohonan Izin Cerai (download disini)
14Semua berkas dimasukkan dalam 1 (satu) map warna hijau.

Persyaratan Pengajuan  Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

A.

Persyaratan Pengajuan Klaim:

 

1.

Formulir Permintaan Pembayaran;

 

2.

Fotokopi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap 1 (Form TASPEN-1);

 

3.

Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2), apabila dinyatakan sembuh/cacat/meninggal dunia;

 

4.

Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3)/Surat Keterangan Dokter Penyakit Akibat Kerja, apabila dinyatakan Penyakit Akibat Kerja;

 

5.

Surat Rujukan Dokter apabila memerlukan perawatan lebih lanjut;

 

6.

Fotokopi KTP Pemohon;

 

7.

Fotokopi Buku Tabungan;

 

8.

Kuitansi biaya perawatan dari rumah sakit/fasilitas kesehatan;

 

9.

Laporan dari Kepolisian, apabila merupakan Kecelakaan Lalu Lintas;

 

10.

Keterangan Kronologis dari instansi (apabila bukan merupakan Kecelakaan Lalu Lintas).

 

Catatan:

Khusus Perawatan Lanjutan tidak perlu melampirkan persyaratan pada nomor 9 dan 10.

 

B.

Santunan

 

1.

Persyaratan untuk pengajuan Klaim keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja sebagai berikut:

  

a.

Formulir Permintaan Pembayaran;

  

b.

Fotokopi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1);

  

c.

Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi peserta, dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat (Form TASPEN-3) yang menyatakan keadaan sementara tidak mampu bekerja;

  

d.

Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2);

  

e.

Fotokopi KTP Pemohon;

  

f.

Fotokopi Buku  Tabungan.

 

2.

Persyaratan untuk pengajuan Klaim cacat sebagian anatomis dan penurunan fungsi, adalah sebagai berikut:

  

a.

Formulir Permintaan Pembayaran;

  

b.

Fotokopi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1);

  

c.

Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi peserta, dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat (Form TASPEN-3) yang menyatakan keadaan cacat sebagian anatomis, atau cacat sebagian fungsi;

  

d.

Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2);

  

e.

Fotokopi KTP Pemohon;

  

f.

Fotokopi Buku  Tabungan.

 

3.

Persyaratan untuk Pengajuan Klaim apabila peserta dinyatakan Meninggal Dunia karena Kecelakaan Kerja (Tewas), adalah sebagai berikut:

  

a.

Formulir Permintaan Pembayaran;

  

b.

Fotokopi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1);

  

c.

Fotokopi Surat Kematian;

  

d.

Fotokopi Surat Keputusan Tewas;

  

e.

Fotokopi Surat Nikah / Surat Keterangan Ahli Waris;

  

f.

Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3);

  

g.

Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2);

  

h.

Fotokopi KTP Pemohon;

  

i.

Fotokopi Buku  Tabungan.

  

j.

Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang berhak mendapat beasiswa.

 

4.

Persyaratan untuk pengajuan Klaim Cacat Total Tetap, adalah sebagai berikut:

  

a.

Formulir Permintaan Pembayaran;

  

b.

Fotokopi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1);

  

c.

Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2);

  

d.

Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi peserta, dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat (Form TASPEN-3) yang menyatakan keadaan cacat total tetap dan tidak mampu bekerja kembali;

  

e.

Fotokopi KTP Pemohon;

  

f.

Fotokopi Buku  Tabungan.

 

C.

Tunjangan Cacat

 

Persyaratan untuk pengajuan klaim apabila peserta dinyatakan cacat dan berhak tunjangan cacat adalah sebagai berikut:

 

1.

Formulir Permintaan Pembayaran;

 

2.

Surat Keputusan Pensiun / Surat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena cacat;

 

3.

Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat;

 

4.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji  (SKPP);

 

5.

Fotokopi KTP Pemohon;

 

6.

Fotokopi Buku  Tabungan.

 

Catatan:

Pengajuan pembayaran Klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terjadinya kecelakaan.

 

Persyaratan Pengajuan  Klaim Jaminan Kematian (JKM)

1.

Formulir Permintaan Pembayaran;

2.

KPPG/Rincian gaji  bulan berkenaan;

3.

Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris dari Instansi (Akt. 2/3 download disini);

4.

Fotokopi Surat kematian dilegalisir Lurah;

5.

Fotokopi Surat Nikah dilegalisir/Kepala KUA;

6.

Fotokopi KTP Pemohon;

7.

Fotokopi Buku Tabungan;

8.

Melampirkan Surat Keterangan Sekolah/Kuliah, apabila terdapat anak yang berhak bantuan beasiswa (kepesertaan minimal 3 tahun).

Catatan:

Pengajuan Klaim Jaminan Kematian khusus untuk PNS dan Pejabat Negara sepakat dengan pengajuan manfaat Tabungan Hari Tua  bagi peserta meninggal aktif (Akt. 2/3).