portal keterbukaan informasi bkpsdm kabupaten kapuas hulu
Laporan Informasi Publik
Tahun 2023
Statistik Permohonan Informasi Publik
Data permohonan informasi ini diperoleh berdasarkan permohonan informasi yang masuk secara online maupun offline melalui berbagai media.
0
Pemohon
Permohonan Masuk
0
Permohonan
Permohonan diterima
0
Permohonan
Permohonan ditolak
0
hari penyediaan
Waktu respon permohonan
ppid.kapuashulukab.go.id
Jumlah Informasi Publik
Berikut jumlah informasi publik yang tersedia pada aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id per 04 Agustus 2023.
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Pelayanan permohonan informasi publik tidak dapat diberikan/ditolak apabila memenuhi unsur unsur berikut :
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antara BKPSDM dengan Badan Publik lain atau intra BKPSDM, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- SKP atau evaluasi kinerja pegawai;
- Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Pegawai/Jabatan;
- Identitas Pejabat dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.