TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

SOP-Pelayanan-Informasi-Publik

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

SOP-Penanganan-Keberatan-Informasi-Publik

TATA CARA PENGAJUAN SENGKETA

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik atau Pengaduan Lainnya

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan aparatur BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu jika terjadi dugaan pelanggaran.

BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan  dapat dilakukan dengan cara menggunakan Aplikasi LAPOR.GO.ID  atau melaporkan secara langsung ke Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Klik Download SK Wisthle Blower

TATA CARA PELAKSANAAN KEPUTUSAN MEDIASI

TATA CARA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM

SOP-Pendokumentasian-Informasi-Publik

SOP-Penyusunan-DIP

Standar Layanan Maklumat Berdasarkan PERKI

1. LKJIP
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Renstra BKPSDM
4. Rencana Kerja TA 2023

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara BKPSDM dengan Badan Publik lain atau intra BKPSDM, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. SKP atau evaluasi kinerja  pegawai;
12. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Pegawai/Jabatan;
13. Identitas Pejabat dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
14. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.