Upaya Aksi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, BKPSDM Kapuas Hulu Hadiri Rapat MCP KORSUPGAH

Share This Post

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Kapuas Hulu menghadiri Rapat Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan sebagai aksi pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 (26/09/2022).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Bapak Wahyudi Hidayat, S.T. bertempat di Ruang Rapat Bupati dan dhadiri oleh Sejumlah Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili dari beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Bidang Anggaran dan Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan Rapat MCP KORSUPGAH ini merupakan langkah Percepatan Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk tindak lanjut berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dalam pembahasan laporan capaian aksi pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipaparkan sejumlah data yang telah disampaikan oleh sejumlah OPD melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh KPK, salah satunya data yang disampaikan oleh BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa dari aspek Manajemen ASN data yang telah disampaikan baru mencapai 25,48%, yang terdiri dari Regulasi Manajemen ASN sebesar 50,68%, Sistem Informasi sebesar 50%, Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi sebesar 26,5%, Tata Kelola ASN sebesar 19% dan Pencegahan Jual Beli Jabatan 0%. Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu adalah meningkatkan capaian sesuai target yang telah ditetapkan khususnya pada Pencegahan Jual Beli Jabatan yang realisasinya masih 0%.