Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia turut menghadiri Kegiatan Validasi Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 (16/02/2022).
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka validasi persyaratan TPP di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Drs. Ani Sofian, M.M., didampingi oleh pejabat dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri oleh Tim TPP Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bertempat di Ruang Rapat BKD Provinsi Kalimantan Barat Lantai 1.
“Terdapat beberapa catatan penting hasil dari validasi persyaratan TPP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya perlu mempersiapkan Dokumen ANJAB dan ABK, memperbarui sejumlah peraturan terkait pemberian TPP dan pengaturan hari dan jam kerja pegawai, penjabaran perhitungan TPP, dan yang perlu digarisbawahi adalah peraturan pemberian TPP harus memenuhi kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020, serta tidak ada lagi perangkat daerah membuat peraturan tersendiri terkait dengan tambahan penghasilan pegawai, semua jenis kriteria TPP harus tertuang dalam satu Peraturan Kepala Daerah”, tegas Azmi, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. (UF)
